Sunardi Sunardi
Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengaruh Perceived Organizational Support dan Core Values Kementerian Keuangan terhadap Kinerja Pegawai melalui Public Service Motivation pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Jawa Timur Affandi Pattangai; Umu Khouroh; Sunardi Sunardi
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 7 No. 4 (2026): Journal of Accounting and Finance Management (September - October 2026)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v7i4.3859

Abstract

Meskipun menghadapi kompleksitas tugas yang tinggi dan mitra kerja terbanyak dibanding provinsi lain, kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Jawa Timur mampu menunjukkan kinerja organisasi yang unggul di tingkat nasional, sementara studi terdahulu mengenai determinan kinerja pegawai masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh perceived organizational support dan Core Values Kementerian Keuangan terhadap kinerja pegawai Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Jawa Timur melalui mediasi public service motivation. Penelitian ini menggunakan metode analisis partial least square structural equation modelling (PLS-SEM) dengan alat bantu SmartPLS 4, dan data dikumpulkan melalui kuesioner daring terhadap 189 responden yang tersebar di 16 unit kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel eksogen dalam model mampu menjelaskan variasi kinerja pegawai sebesar 38,8 persen dan public service motivation sebesar 36,3 persen. Perceived organizational support tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai, tetapi berpengaruh melalui peningkatan public service motivation, sedangkan Core Values berpengaruh langsung sekaligus tidak langsung melalui public service motivation. Kebaruan penelitian terletak pada pemodelan public service motivation sebagai mediator dalam konteks perbendaharaan negara di Indonesia.