<![CDATA[Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, menghadapi persoalan rendahnya akses keadilan masyarakat akibat minimnya literasi hukum warga dan belum optimalnya fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai pusat layanan hukum berbasis desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas paralegal desa serta merekonstruksi fungsi kelembagaan Posbankum agar berperan optimal dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan andragogi partisipatif dengan komposisi 75% praktik dan 25% teori, meliputi sosialisasi dan pendekatan humanis kepada mitra, Focus Group Discussion (FGD) pemetaan kebutuhan hukum, pelatihan intensif bersertifikat bagi paralegal desa disertai workshop revitalisasi Posbankum, forum edukasi hukum berbasis kearifan lokal Kampar, serta monitoring dan evaluasi keberlanjutan program selama delapan bulan pelaksanaan. Kegiatan ini menghasilkan kelompok paralegal desa yang terlatih dan bersertifikat, tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Posbankum, modul pelatihan paralegal berbasis kearifan lokal yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, serta luaran publikasi pada jurnal dan prosiding seminar nasional. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan paralegal desa yang replikatif bagi desa-desa lain di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Pulau Gadang Village, XIII Koto Kampar Subdistrict, Kampar Regency, faces limited community access to justice due to low legal literacy and the underperforming function of the Legal Aid Post (Posbankum) as a village-based legal service center. This community service program aims to strengthen the capacity of village paralegals and reconstruct the institutional function of Posbankum so that it can bring justice closer to the community. The implementation applies a participatory andragogy approach with a composition of 75% practice and 25% theory, comprising humanistic socialization with partners, a Focus Group Discussion (FGD) to map legal needs, intensive certified paralegal training accompanied by a Posbankum revitalization workshop, community legal education forums grounded in Kampar local wisdom, and monitoring and evaluation of program sustainability over eight months of implementation. The program produced trained and certified village paralegal groups, Standard Operating Procedures (SOP) for Posbankum services, a locally grounded paralegal training module registered as Intellectual Property, and publication outputs in a national journal and seminar proceedings. This program is expected to serve as a replicable model of village paralegal empowerment for other villages in Kampar Regency and Riau Province in realizing inclusive and sustainable access to justice.]]>
