ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengadaan sertipikat tanah elektronik di Indonesia sebagai bagian dari digitalisasi pertanahan dalam kerangka mewujudkan E-Government. Saat ini, teknologi informasi semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pertanahan. Di Indonesia, pengadaan sertipikat elektronik merupakan langkah inovatif yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, implementasi sertipikat elektronik ini menimbulkan tantangan, termasuk perbedaan antara realitas hukum yang ada dan idealitas yang diharapkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengadaan sertipikat tanah elektronik di Indonesia dengan membandingkannya dengan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat aspek legal dan administrasi dalam implementasi sertipikat tanah elektronik.Kata kunci: digitalisasi pertanahan; e-government; hukum agraria; pelayanan publik; ABSTRACTThis research examines the implementation of electronic land certificates in Indonesia as part of land administration digitalization within the framework of realizing e-government. Currently, information technology increasingly dominates various aspects of life, including land governance. In Indonesia, the issuance of electronic land certificates represents an innovative policy regulated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to ensure legal certainty and improve the efficiency of public services. However, the implementation of electronic certificates also presents challenges, particularly the gap between existing legal realities and the ideal conditions expected. Using a normative legal research method, this study aims to analyze the effectiveness of Indonesia’s electronic land certificate policy by comparing it with that of another developing South East Asian country, namely Vietnam. This research is expected to provide constructive recommendations for policymakers to strengthen the legal and administrative aspects of implementing electronic land certificates.Keywords: agrarian law; e-government; land administration digitalization; public services