Mahar merupakan kewajiban dalam perkawinan Islam yang pelaksanaannya tidak hanya berlandaskan ketentuan syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan mahar berdasarkan hukum Islam dan implementasinya dalam tradisi masyarakat Bawean. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data normatif diperoleh melalui kajian Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama, dan literatur ilmiah. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terdiri atas dua warga Kecamatan Tambak, tiga tokoh masyarakat Sangkapura, Kepala KUA Sangkapura, dan satu pegawai KUA Sangkapura. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum Islam dan praktik penetapan mahar dalam masyarakat Bawean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan adat mengenai nominal mahar yang baku. Penetapannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kondisi sosial, dan kesepakatan bersama. Selain mahar, terdapat tradisi uang seseh dan penongkok (seserahan) yang merupakan pemberian adat dan memiliki kedudukan berbeda dari mahar. Praktik tersebut pada prinsipnya sejalan dengan hukum Islam karena mengutamakan kerelaan, kemudahan, dan kesepakatan serta dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan. Kata kunci: Mahar; Hukum Islam; Tradisi Bawean; ‘Urf Ṣaḥīḥ; Perkawinan Islam.