<![CDATA[Penelitian ini membahas peran negara secara yuridis terhadap kepatuhan masyarakat dalam perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, kerap terjadi akibat penggunaan metode hisab dan rukyat yang berbeda di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan konstitusional terkait batas kewenangan negara dalam mengatur urusan keagamaan serta menjamin kebebasan beragama warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer terdiri atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, serta regulasi mengenai penetapan kalender Hijriyah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum tata negara, hukum Islam, kebebasan beragama, dan kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan konstitusional untuk memfasilitasi penetapan awal bulan Hijriyah melalui mekanisme sidang isbat guna mewujudkan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut dibatasi oleh jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini juga menemukan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun tidak memiliki kekuatan hukummengikat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetap mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepatuhan masyarakat karena legitimasi keagamaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran ideal negara bukanlah memaksakan keseragaman, melainkan menjadi fasilitator dan mediator yang mampu mengakomodasi perbedaan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Kata Kunci: Peran Negara, Penentuan Awal Bulan Hijriyah, Kebebasan Beragama, Fatwa MUI, Kepatuhan Masyarakat.]]>
