Sutrisno S. Ade
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Fakultas Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Rekonstruksi Efisiensi, Akuntabilitas, dan Legitimasi Demokratis melalui Artificial Intelligence Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan Sutrisno S. Ade; Muhammad Rachmad Tahir
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1753

Abstract

Transformasi global AI, ditandai pemberlakuan European Union Artificial Intelligence Act berbasis risiko, adopsi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang sistem AI yang aman, terlindungi, dan tepercaya, serta perkembangan generative AI, telah menempatkan AI sebagai persoalan rule of law, demokrasi, hak fundamental, dan distribusi kewenangan publik. Penelitian ini mengkaji problem risiko konstitusional dan demokratis dalam integrasi AI ke dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta merumuskan konsep tata kelola yang menjaga legitimasi pembentukan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi, harmonisasi, evidence-based regulation, deteksi konflik norma, dan pengolahan partisipasi publik, tetapi juga menimbulkan opacity, algorithmic bias, technocratic drift, distorsi partisipasi, delegation by technology, dan responsibility gap. Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada formulasi konsep augmented constitutionalism yang menempatkan AI sebagai decision-support system, bukan legislator otonom. Implikasi kebijakan diwujudkan melalui roadmap tata kelola AI yang bertahap, berbasis risiko, transparan, dapat diaudit, menjamin human oversight, dan mempertahankan kewenangan normatif pada lembaga demokratis.