Keadaan darurat merupakan instrumen konstitusional yang memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk merespons situasi krisis yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat. Dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pergeseran makna keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan, dari instrumen legitimasi kekuasaan politik menuju mekanisme hukum administratif yang dilembagakan dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep dan praktik keadaan darurat di Indonesia serta merumuskan model transformasi yang lebih konstitusional dan akuntabel di masa depan. Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada pemikiran mengenai relasi antara hukum dan kekuasaan dalam keadaan darurat sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt dan Hans Kelsen, serta perkembangan teori hukum tata negara darurat dalam negara hukum modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum dengan jenis penelitian doktrinal (yuridis-sosiologis), dengan tipe penelitian historis dan komparatif untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan praktik keadaan darurat dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga periode kontemporer, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum darurat dalam negara demokrasi konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadaan darurat di Indonesia mengalami transformasi dari darurat politik yang berorientasi pada konsolidasi kekuasaan menuju darurat administratif yang berorientasi pada tata kelola krisis. Namun demikian, praktik penerapannya masih memperlihatkan dominasi kewenangan eksekutif serta belum optimalnya mekanisme pengawasan legislatif dan yudisial, sehingga berpotensi memperluas kewenangan darurat tanpa pembatasan konstitusional yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum darurat di Indonesia belum sepenuhnya mencapai bentuk hukum darurat konstitusional yang demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan temporeritas dalam pengaturan keadaan darurat, disertai reformasi legislasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya serta perumusan model transformasi keadaan darurat yang menegaskan pergeseran paradigma dari kekuasaan luar biasa menuju tata kelola konstitusional yang menempatkan hukum darurat sebagai bagian dari sistem pengawasan demokratis.