Rajin Sitepu
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Coercive Coercion Rhetoric as a Reason for Criminal Abolition (Analysis of LGBT Group Sexual Activity Deviations) M. Surya Darma; Rajin Sitepu
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 21 No 2 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v21i02.9996

Abstract

Sexual behavior is a deviant behavior, basically an abnormal sexual orientation in general. Sexual orientation itself is a tendency that leads to a sense of attraction, romance, emotional and sexual to men, women, or a combination of both. This deviant sexual behavior is carried out by people who have a deviant sexual orientation, which is then known as the LGBT group (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender/ Transsexual). This research is Normative Law research; the data in this research is secondary data obtained from library materials using library research as a theoretical basis related to the problem researched by the author. The research results show that, First, there is a correlation between physical or biological disabilities and deviant sexual activity in LGBT people. Second, deviations from the sexual activities of LGBT people due to physical or biological defects must be seen as a reason for the abolition of punishment due to coercive force, as stipulated in Article 48 of the Criminal Code, must be seen as coercive forces because deviations from the sexual activities of LGBT people are carried out by encouragement. from within LGBT people which they cannot avoid, just as an act cannot be avoided due to factors within the perpetrator of the criminal act, the meaning of coercive force which has so far been interpreted as coming from within the perpetrator must be reorganized so that it also includes power. Force that comes from within the maker.
Tinjauan Penegakan Hukum Pencurian/Penjarahan pada Saat Terjadi Bencana: (Studi di Polres Tapanuli Tengah) Arsyad Riski Pratama; Rajin Sitepu
JIS: Journal Islamic Studies Vol. 4 No. 3 (2026): September-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/jis.v4i3.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah serta menganalisis konsep penegakan hukum tersebut menurut perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologis dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dan conceptual approach. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan perkara pencurian atau penjarahan pada saat bencana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh Polres Tapanuli Tengah dilakukan melalui penerimaan laporan, pengecekan dan pengamanan tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban dan saksi, penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan barang bukti, pencarian dan penangkapan pelaku, hingga penyelesaian perkara. Kepolisian juga melakukan upaya preventif berupa patroli, pengamanan wilayah terdampak, serta koordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan data penelitian, terdapat 2 peristiwa penjarahan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan tujuan perbuatan. Sebanyak 1 peristiwa atau 50% berkaitan dengan pengambilan barang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kondisi darurat akibat bencana, sedangkan 1 peristiwa atau 50% lainnya merupakan perkara yang ditangani sebagai dugaan pencurian yang tidak semata-mata didasarkan pada keadaan darurat dan mengarah pada tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian (jarimah sariqah) bertentangan dengan prinsip hifẓ al-māl, tetapi penerapan hukuman ḥad harus memenuhi persyaratan yang ditentukan syariat. Kondisi al-ḍarūrah dapat menjadi pertimbangan apabila perbuatan dilakukan untuk mempertahankan kehidupan, sedangkan perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penegakan hukum perlu mengedepankan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan harta, dan perlindungan jiwa.