<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan skema Kontrak Bagi Hasil dari cost recovery menjadi gross split terhadap penerimaan fiskal pemerintah pusat dan daerah dengan mengambil studi kasus Wilayah Kerja Rokan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan membandingkan perkembangan lifting, Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam migas, Dana Bagi Hasil minyak bumi, kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah, serta penerimaan yang berkaitan dengan Participating Interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gross split memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam kegiatan operasional dan investasi sehingga dapat membantu mempertahankan produksi Wilayah Kerja Rokan yang telah memasuki tahap produksi matang. Namun, perubahan skema kontrak tidak secara langsung meningkatkan penerimaan fiskal karena penerimaan pusat dan daerah masih dipengaruhi oleh kondisi produksi dan perubahan harga minyak. Selain itu, terjadi pergeseran beban kewajiban fiskal kepada kontraktor. Oleh karena itu, pengelolaan penerimaan migas perlu didukung oleh transparansi data, koordinasi antar pemerintah, dan diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi risiko akibat volatilitas penerimaan migas.]]>
