<![CDATA[Persistensi kemiskinan di Wilayah Otonom Baru hasil pemekaran merupakan tantangan struktural yang memerlukan strategi pengentasan berbasis optimalisasi sektor potensial lokal. Berdasarkan analisis deskriptif, Provinsi Papua Pegunungan menempati urutan tertinggi dalam persentase kemiskinan di Indonesia yang mencapai 26,34 persen, diperparah oleh indeks Garis Kemiskinan tertinggi akibat isolasi geografis pedalaman. Penelitian ini bertujuan untuk membedah profil kemiskinan tersebut secara spasial dan mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi basis keunggulan komparatif wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif analitis yang diintegrasikan dengan analisis ekonomi regional melalui model Location Quotient (LQ) menggunakan data sekunder makro tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis deskriptif mengonfirmasi urgensi rekonstruksi ekonomi di lokus penelitian akibat tingginya biaya logistik. Sementara itu, analisis LQ berhasil menyaring tujuh sektor basis utama yang memiliki spesialisasi wilayah tinggi (LQ > 1), yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; real estat; jasa pendidikan; jasa kesehatan; serta administrasi pemerintahan yang mencatatkan nilai tertinggi sebesar 6,32. Temuan ini menunjukkan bahwa spesialisasi perekonomian Papua Pegunungan bertumpu kuat pada sektor pemerintahan, pembangunan fisik, dan pelayanan dasar. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif sektor-sektor basis ini serta mengintegrasikannya dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja produktif guna menciptakan akselerasi pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan.]]>
