Akta perkawinan merupakan dokumen kependudukan yang memiliki urgensi tinggi sebagai bukti legalitas perkawinan dan dasar penerbitan dokumen turunan seperti Kartu Keluarga dan KTP. Namun, kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum merata, dengan capaian di setiap kecamatan yang berkisar antara 53% hingga 67%, serta terdapatnya komunitas penganut kepercayaan Parmalim yang belum terjangkau program pelayanan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis hasil penelitian menggunakan teori Servqual dari Parasuraman yang mencakup lima dimensi, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai SOP, ditandai dengan adanya inovasi program SIPALAWIJA (Sistem Pelayanan Langsung Pencatatan Akta Perkawinan di Gereja) yang mempermudah masyarakat Kristen Protestan dan Katolik memperoleh akta pada hari pernikahan. Namun terdapat sejumlah faktor penghambat, di antaranya keterbatasan anggaran dan peralatan, ketidakstabilan jaringan SIAK, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi terutama di daerah terpencil, serta belum tersedianya program khusus bagi penganut kepercayaan Parmalim. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan sosialisasi, pengembangan layanan berbasis teknologi, serta inovasi pelayanan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.