This Author published in this journals
All Journal Jurnal Registratie
Muhammad Hafizhi Danu Tirta
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KK, KTP-EL, KIA) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Muhammad Hafizhi Danu Tirta; Wiwik Roso Sri Rejeki
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6444

Abstract

Identitas hukum merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik, tetapi kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum merata, terutama antar jenis dokumen dan antar kecamatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, triangulasi, serta pengkodean berbantuan NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Januari 2026 kepemilikan KK telah mencapai 100%, perekaman KTP-el sebesar 99,32%, dan kepemilikan KIA sebesar 65,63%. Strategi yang paling menonjol terdapat pada dimensi perspective dan pattern, yang diwujudkan melalui orientasi pelayanan kepada masyarakat, layanan jemput bola, kolaborasi dengan pemerintah desa dan sekolah, serta sosialisasi secara berulang. Meskipun demikian, hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur digital, literasi layanan yang belum merata, dan kendala teknis masih mempengaruhi kepemilikan KIA. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan simpul layanan desa, prioritas pada wilayah bercakupan rendah, integrasi layanan daring dan luring, serta pemetaan data secara rutin diperlukan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif.