This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lex Suprema
Heryawan, Zahratunnisa
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN CHILD GROOMING PADA ANAK Heryawan, Zahratunnisa; Oklibela, Refika
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1017

Abstract

Child grooming merupakan rangkaian tindakan manipulatif untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak yang mengarah pada eksploitasi atau kekerasan seksual. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberikan ruang bagi pelaku untuk mendekati anak secara daring melalui komunikasi, perhatian, bujukan, tipu muslihat, maupun serangkaian kebohongan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap child grooming pada anak di Indonesia serta ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak sebagai korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui kajian terhadap KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa child grooming belum diatur secara khusus sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum Indonesia, namun perbuatan dalam rangkaiannya dapat dijerat berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah tersedia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE relevan dengan penyebaran informasi elektronik bermuatan kesusilaan, sedangkan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak relevan dengan unsur kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) turut dapat dipertimbangkan sesuai bentuk perbuatan dan terpenuhinya unsur pidana. Kesimpulannya, hukum pidana Indonesia telah memiliki sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menindak child grooming berdasarkan unsur yang terpenuhi, tetapi diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana dan perlindungan anak agar penanggulangannya berjalan lebih efektif, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi digital.Kata Kunci: child grooming, kebijakan hukum pidana, perlindungan anak, UU ITE, kekerasan seksual