Frendy Afandi
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk Mendukung Ekonomi Sirkular Frendy Afandi; Yudhitya Maharani Ristian Palupie
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 3 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0803.1704-1708

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia belum menjadi solusi efektif dalam penanganan sampah nasional, meskipun memiliki potensi besar sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Akar masalahnya adalah integrasi pengelolaan sampah hulu-hilir yang belum optimal, sehingga efektivitas PLTSa terbatas. Dari dua PLTSa yang beroperasi (Benowo dan Putri Cempo), hanya Benowo yang beroperasi secara normal dengan kapasitas 1.600–1.800 ton/hari. Masalah utama bukan kuantitas bahan baku, melainkan kualitas sampah (kadar air tinggi dan kandungan energi rendah). Klaim emisi berlebih tidak akurat karena operasi PLTSa justru mengubah metana menjadi CO₂, dan sektor sampah hanya menempati urutan ke-4 kontributor emisi GRK nasional. Urgensi masalah semakin tinggi karena produksi sampah nasional diperkirakan sekitar 74 juta ton per tahun (asumsi 0,7 kg/kapita/hari dengan jumlah penduduk ±288 juta jiwa), menyebabkan overkapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), beban fiskal pemerintah membengkak, dan kesulitan mencapai target penurunan emisi GRK nasional. Solusi yang direkomendasikan adalah Integrasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional Berbasis Digital, penjaminan kualitas dan kuantitas pasokan sampah, termasuk kerjasama antar daerah, dan skema insentif kinerja. Policy brief ini ditawarkan kepada Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas pemerintah, guna mempercepat implementasi ekonomi sirkular yang berkelanjutan.