Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Management and Creative Business Jurnal Multidisiplin Indonesia
Khairul Zaman
Politeknik Negeri Pontianak
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformasi Manajemen ASN Menuju Dynamic Governance: Evaluasi Sistem Merit pada Pilar Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Sulaiman Sulaiman; Khairul Zaman
Journal of Management and Creative Business Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober : Journal of Management and Creative Business
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/jmcbus.v4i4.7966

Abstract

One of the crucial tools for bureaucratic reform aimed at achieving good governance is the merit system. However, its implementation across various Indonesian government agencies has yielded inconsistent results. This research aims to examine the implementation of the merit system in Indonesia to foster good governance, focusing specifically on three key factors: public engagement, accountability, and openness. The study analyzes the regulatory framework and empirical data from the 2018 aggregate self-assessment report compiled by the State Civil Apparatus Commission (KASN) covering ministries, Non-Ministerial Government Agencies (LPNK), and provincial governments using a qualitative descriptive approach based on document and literature reviews. The findings indicate that the majority of ministries and non-ministerial government agencies fall into the "good" to "very good" categories, signaling an advanced level of merit system readiness. Conversely, there are significant regional disparities between western, central, and eastern Indonesia that impact implementation at the provincial level. These disparities stem from budgetary and human resource constraints, varying levels of regulatory understanding, and detrimental local political interference (spoils system practices). Despite these regional obstacles, the study demonstrates both theoretically and empirically that the merit system is a vital instrument for strengthening the three pillars of good governance: enhancing public trust to encourage active community participation, ensuring transparency through open selection procedures for Senior Executive Positions (JPT), and improving accountability through objective performance evaluations.
Dilema Politik dan Administrasi dalam Kebijakan Publik: Sintesis Literatur tentang Netralitas Birokrasi dan Intervensi Kekuasaan Khairul Zaman
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 10 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia (Issue in Progres)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i10.2947

Abstract

Hubungan antara politik dan administrasi merupakan isu fundamental dalam kebijakan publik, terutama berkaitan dengan netralitas birokrasi dan potensi intervensi kekuasaan terhadap proses administratif. Meskipun birokrasi dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik, perkembangan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa politik dan administrasi memiliki keterkaitan yang kompleks dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis literatur mengenai dilema politik dan administrasi dalam kebijakan publik dengan fokus pada bentuk intervensi politik, mekanisme mempertahankan netralitas birokrasi, serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada kerangka PRISMA 2020. Artikel yang relevan diidentifikasi melalui basis data ilmiah dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian dianalisis menggunakan sintesis tematik untuk menemukan pola dan hubungan antarhasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan secara absolut, tetapi perlu dikelola melalui batas kewenangan yang jelas, sistem merit, akuntabilitas, dan perlindungan profesionalisme birokrasi. Kontrol politik dapat memperkuat responsivitas demokratis apabila dilakukan secara legitimate, namun intervensi politik yang berlebihan berpotensi menyebabkan politisasi birokrasi, menurunkan kapasitas administratif, mengganggu konsistensi implementasi kebijakan, dan melemahkan kepercayaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara responsivitas politik dan profesionalisme birokrasi, dengan politik memberikan arah kebijakan dan birokrasi memastikan implementasi yang berbasis hukum, bukti, serta kepentingan masyarakat.
Co-Authors Sulaiman Sulaiman