<![CDATA[The land sale and purchase agreement carried out by the community should be carried out in good faith so as not to cause a dispute which results in the settlement of the matter in court which of course brings legal consequences for carrying out the trial before the panel of judges to obtain justice for the parties who feel aggrieved. The formulation of the problem from this research is "What are the legal considerations in the Civil Decision Number 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK Is In Accordance with Theory of Legal Purposes?”. Purpose To analyze legal considerations in Decision Number 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK on the dispute over the sale and purchase of land default. To analyze the legal consequences of a court decision in Case Number 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK is related to the Land Purchase Default dispute for the parties. The method that researchers use is the Normative Law research method supported by a case approach (Case Approach). Data obtained from library research. The judge's legal considerations in deciding a decision must be ideal or in accordance with the principles of justice, the principle of legal certainty, and the principle of expediency. The results of the study show that the civil lawsuit filed by the plaintiff was partially granted by the Panel of Judges in the decision by applying the principles of civil justice and providing for the achievement of legal objectives, including legal certainty, benefits and justice for the parties who have been harmed in the dispute. land sale and purchase default. That the legal consequences of the court decision Number 80/PDT.G/2016/PN.PTK brought consequences or legal consequences for the defendant to carry out all decisions in good faith, namely providing compensation and carrying out what had been promised in the land sale and purchase agreement. Keywords: Considerations, Court Decisions, Default Disputes Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat hendaknya dilakukan dengan itikad baik sehingga tidak menimbulkan sengketa yang mengakibatkan diselesaikannya persolah tersebut di pengadilan yang tentu saja membawa konsekuensi hukum dijalankannya peradilan dihadapan majelis hakim untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK Sudah Sesuai Dengan Teori Tujuan Hukum ?”. Tujuan Untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK terhadap sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah. Untuk menganalisis akibat hukum putusan pengadilan dalam Perkara Nomor 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK berkaitan sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah bagi para pihak. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu putusan haruslah ideal atau sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa gugatan perdata yang telah diajukan oleh penggugat dikabulkan Sebagian oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut dengan menerapkan asas-asas dalam peradilan perdata serta memberikan pencapaian dalam tujuan hukum antara lain kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak yang telah dirugikan dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah. Bahwa akibat hukum atas putusan pengadilan Nomor 80/PDT.G/2016/PN.PTK membawa konsekuansi atau akibat hukum bagi pihak tergugat untuk melaksanakan segala putusan dengan itikad baik yaitu memberikan ganti kerugian serta melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian jual beli tanah. Kata Kunci : Pertimbangan, Putusan Pengadilan, Sengketa Wanprestasi]]>
