<![CDATA[The fluctuating open unemployment rate in Sanggau Regency is one of the issues that requires attention from the local government, particularly in relation to limited employment opportunities and the mismatch between job seekers’ competencies and the needs of the labor market. The Sanggau Regency Government regulates efforts to expand employment opportunities through Sanggau Regency Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Manpower Administration, particularly Article 20 paragraph (2). This study aims to analyze the implementation of this provision in expanding employment opportunities in Sanggau Regency. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through document studies and interviews with the Sanggau Regency Manpower and Transmigration Office, business actors, and job seekers. The analysis uses Soerjono Soekanto’s Legal Effectiveness Theory, which consists of legal, law enforcement, facilities or infrastructure, societal, and cultural factors. The results show that the implementation of Article 20 paragraph (2) has not yet been optimal. In 2025, out of 350 registered job seekers, only 53 were successfully placed in employment, while 297 had not yet been placed. The obstacles include limited budgets and training facilities, a limited number of job vacancies, and a mismatch between job seekers’ competencies and labor market needs. Nevertheless, skills training and entrepreneurship programs have had a positive impact by improving skills and encouraging economic independence among the community. Therefore, increased budgetary and facility support, stronger cooperation with the business sector, and adjustments to training programs based on labor market needs are required. Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Manpower, Unemployment, Legal Effectiveness. Tingginya angka pengangguran terbuka yang fluktuatif di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja dan ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengatur upaya perluasan kesempatan kerja melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 20 ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, pelaku usaha, serta pencari kerja. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 ayat (2) belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2025, dari 350 pencari kerja yang terdaftar, hanya 53 orang yang berhasil ditempatkan bekerja, sedangkan 297 orang belum ditempatkan. Hambatan meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan, terbatasnya lowongan kerja, serta ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Meskipun demikian, pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas, penguatan kerja sama dengan dunia usaha, serta penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketenagakerjaan, Pengangguran, Efektivitas Hukum. ]]>
