<![CDATA[Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini diterapkan sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas guna menciptakan proses penindakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE di Kota Pontianak serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori tindak pidana dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang ditindak melalui ETLE merupakan tindak pidana pelanggaran (overtreding) atau recht delict sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran administratif, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, ETLE. Law enforcement regarding traffic violations has evolved alongside technological advancements through the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). This system has been implemented as part of the modernization of traffic law enforcement to create a more effective, transparent, and accountable enforcement process. This study aims to analyze criminal law enforcement against traffic violations based on ETLE in the city of Pontianak and to identify the obstacles faced in its implementation. This study is a normative-empirical research using a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained through interviews with the Traffic Directorate of the West Kalimantan Regional Police, while secondary data was sourced from legislation, books, journals, and documents relevant to the study. The collected data was then qualitatively analyzed using criminal act theory and law enforcement theory. The research violations enforced through ETLE constitute criminal offenses (overtreding) or recht delict as regulated in Undang-Undang No. 22 of 2009 on Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Challenges include the limitations of the ETLE system in detecting administrative violations, insufficient infrastructure, low public legal awareness, and discrepancies in vehicle ownership data. Keywords: Criminal Law Enforcement, Traffic Violations, ETLE.]]>
