<![CDATA[Masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah masyarakat yang masih berpedoman pada ketentuan hukum adat yang digunakan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat dan salah satunya itu adalah adat perceraian (bacarai) yang masih ditaati dan dilaksankan sampai saat ini. Meskipun, adat bacarai masih berlaku hingga saat ini namun ternyata dalam pelaksanannya mengalami perubahan, terutama terkait dengan pemenuhan sanksi yang pada dasarnya harus dipenuhi oleh pihak yang bacarai seperti harus ada tempayan (tampayat) bermotif naga, piring (pingat) retak seribu, dan mangkuk (mangkok) tetapi karena alat praga adat tersebut sudah langka jadi masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dalam pembayaran sanksi menggantikannya dengan sejumlah uang sesuai nominal dari alat praga adat tersebut. Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara nyata mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran sanksi telah mengalami pergeseran disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sulitnya ditemui alat praga adat. Akibat hukum yang diberikan kepada pasangan yang bacarai di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak akan dikenai sanksi sesuai perbuatannya yaitu harus membayar sanksi adat yang disebut tail. Upaya yang harus dilakukan oleh Kepala Adat apabila ingin melestarikan adat bacarai ialah dengan terus menggunakan hukum adat dan melakukan penyuluhan di desa maupun sekelompok masyarakat. Kata Kunci : Masyarakat Adat, Dayak Kanayatn, Perceraian The Dayak Kanayatn indigenous community continues to adhere to customary law provisions as a guide for their social life, including the customary divorce practice (bacarai), which is still observed and implemented today. Although bacarai remains in effect, its implementation has undergone changes, particularly regarding the fulfillment of sanctions. Originally, the divorcing parties were required to provide specific customary items, such as dragon-motif jars (tampayat), "thousand-crack" porcelain plates (pingat), and bowls (mangkok). However, because these customary artifacts have become rare, the Dayak Kanayatn indigenous community in Ambarang Village, Ngabang District, Landak Regency, now substitutes these items with an equivalent amount of money matching the monetary value of the artifacts. This study employs an empirical research method, which describes the conditions as they were at the time of the research, analyzes the data, and draws conclusions. The approach used is descriptive, aiming to provide a realistic overview of a specific condition or phenomenon of the research object to solve problems based on the facts gathered as they naturally appear, which are then analyzed to reach a conclusion. The results of the study indicate that a shift in the payment of customary sanctions has occurred, driven by economic factors and the scarcity of customary artifacts. The legal consequence imposed on divorcing couples in Ambarang Village, Ngabang District, Landak Regency, is a customary sanction known as tail, which must be paid according to their actions. To preserve the bacarai custom, the Customary Chief (Kepala Adat) must continuously enforce customary law and conduct counseling sessions within the village and community groups. Keywords: Indigenous Community, Dayak Kanayatn, Divoc]]>
