<![CDATA[Illegal parking practices remain a recurring issue in Pontianak City, potentially disrupting public order, traffic flow, and reducing Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Although enforcement efforts have been undertaken by the Department of Transportation, the Municipal Police (Satpol PP), and the Indonesian National Police, such practices continue to occur, indicating that law enforcement has not yet been implemented optimally. This study aims to analyze the practice of illegal parking in Pontianak City and to examine the law enforcement measures implemented against such practices. This research employs an empirical juridical method with a descriptive research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that illegal parking remains prevalent across various areas of Pontianak City, primarily through unauthorized parking fee collection without official permits and without issuing official parking tickets. Law enforcement has predominantly relied on administrative measures, including guidance, warnings, and enforcement operations. Based on the law enforcement theory of Soerjono Soekanto, the lack of optimal law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Furthermore, the Pontianak City Regional Regulation governing parking administration does not specifically regulate illegal parking attendants, resulting in limited legal authority for law enforcement officers to impose more effective sanctions. Therefore, strengthening the regulatory framework, improving inter-agency coordination, optimizing supervision, and reinforcing criminal law policy as an ultimum remedium are necessary to enhance the effectiveness of law enforcement against illegal parking practices in Pontianak City. Keywords: Law Enforcement, Illegal Parking, Illegal Parking Attendants, Regional Regulation, Pontianak City. Praktik parkir liar merupakan salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan di Kota Pontianak dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian, praktik tersebut masih terus terjadi sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar di Kota Pontianak serta menganalisis penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Kota Pontianak dengan modus pemungutan biaya parkir tanpa izin dan tanpa pemberian karcis resmi. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh pendekatan administratif berupa pembinaan, teguran, dan penertiban. Berdasarkan analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pontianak mengenai penyelenggaraan perparkiran belum mengatur secara khusus mengenai praktik juru parkir liar sehingga aparat mengalami keterbatasan dalam melakukan penindakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pengawasan, serta penguatan kebijakan hukum pidana sebagai ultimum remedium untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Parkir Liar, Juru Parkir Liar, Peraturan Daerah, Kota Pontianak.]]>
