<![CDATA[Juridical Analysis of the Unprocessed Criminal Liability of Five Perpetrators of the Crime of Theft This study aims to analyze the juridical reasons why the criminal liability of five individuals suspected of participating in a theft offense has not yet been processed and to examine the efforts made by law enforcement officers to ensure legal certainty in handling the case. This research employs an empirical legal research method using a sociological juridical approach. The data were collected through interviews with investigators, examination of Investigation Reports (Berita Acara Pemeriksaan/BAP), and literature studies on relevant statutory regulations and legal doctrines. The data were analyzed using a qualitative method. The results of the study indicate that the delay in processing the criminal liability of the five suspected perpetrators is influenced by several factors, including insufficient evidence, the need to further establish the respective roles of each suspect in the participation of the criminal act, and investigative considerations in completing the evidentiary process in accordance with Indonesian criminal procedural law. The investigation revealed that each suspect had a different role in the commission of the offense; therefore, the form of criminal participation must be established individually under the provisions of the Indonesian Criminal Code. The efforts undertaken by law enforcement authorities include further investigation, examination of witnesses and suspects, collection of additional evidence, and coordination with public prosecutors to ensure legal certainty, justice, and legal benefit. Based on these findings, it is necessary to strengthen investigators' professionalism in identifying all individuals involved, optimize the collection of evidence, and improve coordination between the police and public prosecutors so that criminal liability can be imposed upon all perpetrators fairly, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations. Keywords: Criminal Liability, Criminal Participation, Theft, Law Enforcement, Legal Certainty. Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Belum Diprosesnya Pertanggungjawaban Pidana Lima Pelaku Tindak Pidana Pencurian." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis belum diprosesnya pertanggungjawaban pidana terhadap lima orang yang diduga turut serta melakukan tindak pidana pencurian serta menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap para pelaku tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, studi dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum diprosesnya pertanggungjawaban pidana terhadap lima pelaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum terpenuhinya alat bukti yang cukup, perlunya pendalaman terhadap peran masing-masing pelaku dalam penyertaan tindak pidana, serta pertimbangan penyidik dalam melengkapi pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan fakta penyidikan, para pelaku memiliki peran yang berbeda dalam pelaksanaan tindak pidana sehingga diperlukan pembuktian mengenai bentuk penyertaan masing-masing sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi pengembangan penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti tambahan, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan profesionalitas penyidik dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat, optimalisasi pengumpulan alat bukti, serta koordinasi yang efektif antara kepolisian dan kejaksaan agar proses pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pelaku dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum.]]>
