<![CDATA[Status Nasab Anak hasil zina merupakan satu persoalan Hukum Islam yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara para ulama. Perbedaan yang besari ini membuat implikasi hukum yang besar pula terhadap hak-hak anak seperti waris, nafkah dan perwalian. Dua Tokoh besar yang memiliki perbedaan yang sangat kontras adalah Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy Syafi’. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pendapat serta metode istinbat (penetapan) hukum yang digunakan oleh kedua Tokoh ulama yaitu Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy Syafi’i mengenai nasab anak hasil zina. Adapun metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (library research) yang memiliki sifat deskriptif komparatif serta pendekatan Normatif-Yuridis. Sumber-sumber data didapatkan dari Kitab-kitab besar kedua Tokoh Ulama seperti Majmu’Fatwa Karya Ibnu Taimiyah dan Al-Umm karya Imam Asy Syafi’i.. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedua Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy Syafi’i yaitu Imam Ibnu Taimiyah berpendapat terhadap Anak Hasil Zina menjelaskan bahwa Nasab Anak Hasil Zina dapat dinasabkan pada ayah biologisnya apabila ia melakukan Istilhaq nasab, dengan syarat ibunya bukanlah farisy atau istri orang lain, apabila ibu tersebut berstatus istri orang maka nasab anak tersebut tetap tidak tsabit atau tidak terhubung kepada ayah biologisnya. Sedangkan menurut Imam Asy Syafi’i nasab anak hasil zina tetap akan terputus dari ayah biologisnya maka status anak tersebut dikategorikan sebagai ajnabiyyah (orang asing). Dalam Hukum Positif Indonesia terdapat dua atruan yang menjelaskan tentang Nasab Anak Hasil zina yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Nasab Anak Hasil Zina hanya pada Ibunya saja, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Anak Hasil Zina dapat mendapatkan nasab dari ayah biologisnya apabila adanya pengakuan atau hasil dari putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri terhadap perkara Asal Usul Anak. Kata Kunci : Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy Syafi’i, Analisis Kooperatif, Perbandingan Hukum The legal status of a child born out of wedlock is an issue in Islamic law that remains a subject of debate among scholars to this day. This significant divergence has major legal implications for the child’s rights, such as inheritance, child support, and guardianship. Two prominent figures with starkly contrasting views on this matter are Imam Ibn Taymiyyah and Imam al-Shafi’i.The purpose of this study is to identify, analyze, and compare the opinions and methods of legal deduction (istinbat) used by these two prominent scholars—Imam Ibn Taymiyyah and Imam al-Shafi’i—regarding the lineage of children born out of wedlock. The research method employed is a literature review (library research) with a descriptive-comparative nature and a normative-juridical approach. Data sources were obtained from the major works of these two scholars, such as *Majmu’ al-Fatwa* by Ibn Taymiyyah and *Al-Umm* by Imam al-Shafi’i.The results of this study reveal a difference between the opinions of Imam Ibn Taymiyyah and Imam al-Shafi’i. Specifically, Imam Ibn Taymiyyah holds that the lineage of a child born out of wedlock can be attributed to the biological father if he performs *istilhāq* (a legal act of acknowledging paternity), provided that the mother is not a farisy or the wife of another man; if the mother is married to another man, the child’s lineage remains unestablished and is not connected to the biological father. Meanwhile, according to Imam al-Shafi’i, the lineage of a child born out of wedlock is severed from the biological father, and the child’s status is categorized as ajnabiyyah (a stranger). In Indonesian positive law, there are two provisions addressing the lineage of a child born out of wedlock: first, Law No. 1 of 1974 on Marriage, which states that the lineage of a child born out of wedlock is established solely through the mother, while a Constitutional Court ruling states that a child born out of wedlock may derive lineage from his biological father if there is an acknowledgment or a ruling from a Religious Court or District Court regarding the child’s parentage. Keywords: Imam Ibn Taymiyyah, Imam al-Shafi’i, Cooperative Analysis, Comparative Law]]>
