<![CDATA[ Perlindungan hak keperdataan serta pertimbangan hukum Hakim Mahkamah agung dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 mengenai hak kewarisan ahli waris beda agama dari hasil perkawinan beda agama Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam KHI syarat utama untuk menjadi ahli waris adalah beragama Islam, sehingga perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris secara normatif menjadi penghalang dalam penerimaan harta warisan. Permasalahan timbul ketika anak atau anggota keluarga non-Muslim dari hasil perkawinan beda agama terancam kehilangan hak keperdataannya atas harta peninggalan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. pendekatan yang digunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus . Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Putusan MA No. 16 K/AG/2010, peraturan perundang-undangan KHI dan UU Perkawinan, serta bahan hukum sekunder terkait Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 16 K/AG/2010 melakukan terobosan hukum penemuan hukum/ijtihad dengan menjamin perlindungan hak keperdataan non-Muslim termasuk istri/anak beda agama melalui instrumen wasiat wajibah. Meskipun Pasal 171 huruf c KHI membatasi hubungan kewarisan langsung, Majelis Hakim memberikan porsi harta peninggalan kepada pihak non-Muslim menggunakan prinsip kerelaan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan al-musawah. Besaran porsi yang diberikan melalui wasiat wajibah tersebut ditetapkan setara atau tidak melebihi porsi ahli waris sederajat yang beragama Islam maksimal 1/3 bagian. Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010,pengampu,hart waris This study examines the protection of civil rights and the legal reasoning of Supreme Court justices in Decision Number 16 K/AG/2010 regarding the inheritance rights of heirs of a different religion born of interfaith marriages. Under Article 171(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the primary requirement for being an heir is adherence to Islam; thus, a religious disparity between the testator and the heir normatively acts as a barrier to receiving the inheritance. Issues arise when non-Muslim children or family members from interfaith marriages face the potential loss of their civil rights regarding a parent's estate. This research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and case-based approaches. Secondary data sources were obtained through primary legal materials—specifically Supreme Court Decision No. 16 K/AG/2010, the KHI, and the Marriage Law—as well as relevant secondary legal materials. The research findings indicate that, in Decision No. 16 K/AG/2010, the Supreme Court achieved a legal breakthrough—an act of legal discovery or guaranteeing the protection of the civil rights of non-Muslims, including spouses or children of a different religion, through the instrument of wasiat wajibah Although Article 171(c) of the KHI restricts direct inheritance relationships, the panel of judges allocated a portion of the estate to non-Muslim parties based on principles of willingness, justice, and the humanitarian value of al-musawah The amount allocated via this mandatory bequest was set to be equal to, but not exceed, the share of a Muslim heir of the same degree of kinship, capped at a maximum of one-third of the estate Keywords: Supreme Court Decision No. 16K/AG/2010, guardian, inheritance ]]>
