Dwi Ernawati
Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Batas Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Tidak Benar yang Diberikan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Autentik Dwi Ernawati
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam praktiknya sangat bergantung pada keterangan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh penghadap. Persoalan hukum muncul ketika keterangan tersebut ternyata tidak benar atau sengaja dipalsukan, kemudian dituangkan ke dalam akta autentik. Permasalahan utamanya adalah apakah setiap keterangan tidak benar dalam akta serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban bagi Notaris atau tanggung jawab tersebut harus dibatasi berdasarkan sumber keterangan, ruang lingkup kewajiban hukum Notaris, dan kesalahan Notaris sendiri. Penelitian ini menganalisis batas pertanggungjawaban Notaris terhadap keterangan tidak benar yang diberikan oleh penghadap serta pembagian akibat hukum antara Notaris dan penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris bukan penjamin atas setiap kebenaran materiil yang dinyatakan penghadap. Batas pertanggungjawaban perlu dinilai melalui tiga parameter, yaitu asal keterangan yang dipersoalkan, ruang lingkup verifikasi yang diwajibkan hukum, serta ada atau tidaknya kesalahan atau keterlibatan sadar Notaris. Keterangan tidak benar yang semata-mata berasal dari penghadap tidak dengan sendirinya dapat dibebankan kepada Notaris apabila persyaratan formil dan kehati-hatian yang wajar telah dipenuhi. Sebaliknya, pertanggungjawaban dapat timbul apabila Notaris melanggar kewajiban formil, mengabaikan ketidaksesuaian yang nyata, atau secara sadar turut memasukkan keterangan palsu. Pemisahan tanggung jawab yang tegas diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus integritas akta autentik.