Kelembagaan memegang peranan penting dalam mendukung mutu, efisiensi dan keberlanjutan usaha pengolahan ikan asin. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kinerja kelembagaan usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus. Penelitian dilakukan pada tiga sentra produksi ikan asin di Kabupaten Tanggamus melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan aspek situasi, struktur, perilaku dan kinerja kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan terdiri atas aturan formal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta aturan informal berupa hubungan langganan antara pengolah dan pemasok bahan baku serta pola transaksi dengan pedagang pengepul. Perilaku kelembagaan ditunjukkan melalui interaksi antara pengolah, nelayan, pedagang pengepul, pemerintah, penyuluh perikanan, pendamping halal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kinerja usaha dipengaruhi oleh kontinuitas bahan baku, kapasitas produksi, akses pasar, teknologi pengolahan, serta pemenuhan legalitas dan standar mutu produk. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal belum sepenuhnya menjamin peningkatan kinerja usaha apabila tidak didukung oleh kelembagaan informal yang efektif, ketersediaan bahan baku, kapasitas kelompok, teknologi pengolahan, serta akses pasar. Penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada integrasi antara pemenuhan legalitas, penguatan kelompok, kepastian pasokan bahan baku, peningkatan teknologi pengolahan dan perluasan akses pasar untuk mendukung keberlanjutan usaha.