<![CDATA[Pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat yang harus dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi, seperti penyalahgunaan kewenangan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan pengabaian kewajiban hukum yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan maladministrasi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan berperan dalam pengawasan maladministrasi melalui penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan, mediasi, dan pemberian rekomendasi. Secara yuridis, pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kepatuhan instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat.]]>
