Ruslan Abdul Gani
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi Deny Wijaya; Ruslan Abdul Gani; Abdul Halim
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam konteks tindakan perlawanan terhadap begal, dengan meninjau perspektif hukum positif Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan hukum pidana Islam. Fenomena meningkatnya kasus warga sipil yang melakukan pembelaan terhadap pelaku kriminal dengan konsekuensi hukum, menjadi perhatian khusus karena sering kali masyarakat dihadapkan pada situasi yang memaksa untuk melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperjelas batas-batas legal dan moral dari tindakan pembelaan dalam kondisi terpaksa, khususnya di wilayah hukum Polda Jambi yang memiliki kompleksitas sosial tersendiri. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, serta dokumen kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, noodweer exces dipandang sebagai alasan penghapus pidana apabila pelampauan batas pembelaan terjadi akibat guncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang mendadak. Sementara dalam hukum Islam, pembelaan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan merupakan bagian dari maq??id al-syar?‘ah, dan diperbolehkan sepanjang tidak melampaui prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terdapat titik temu antara kedua sistem hukum dalam hal pengakuan terhadap kondisi psikis pelaku saat membela diri. Namun, kekaburan batasan yuridis mengenai pelampauan yang dapat ditoleransi masih menjadi tantangan besar dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas urgensi reformulasi hukum pembelaan darurat yang lebih kontekstual serta berkeadilan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas dalam memahami hak dan batas pembelaan diri menurut hukum yang berlaku.
Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Polresta Jambi Fitri Angre yani; Ruslan Abdul Gani; Rahmi Hidayati
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus di Polresta Jambi. Diversi merupakan salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana anak yang diorientasikan pada prinsip keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara secara damai di luar jalur peradilan formal dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip as-?ul?, yang menekankan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi, perdamaian, dan pengampunan, guna menjaga kemaslahatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polresta Jambi belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih terbatasnya jumlah kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dari 30 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku selama periode 2020–2023, hanya 7 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara sisanya gagal karena tidak terpenuhinya syarat normatif atau tidak adanya kesediaan dari pihak korban untuk berdamai. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi, optimalisasi peran aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pendekatan restoratif dalam perkara anak. Integrasi antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam menjadi relevan untuk mendorong perlindungan hukum anak secara lebih humanis, adil, dan berkeadaban.