Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Kendaraan Otonom: Tantangan Atribusi Kesalahan Dida Ajisaka; Teddy Delano
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2026): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v3i3.683

Abstract

Perkembangan kendaraan otonom berbasis Artificial Intelligence (AI) menimbulkan persoalan baru dalam hukum pidana, khususnya mengenai penentuan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan akibat interaksi antara tindakan manusia dan kegagalan sistem teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan atribusi kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kendaraan otonom berdasarkan hukum pidana Indonesia serta merumuskan model pertanggungjawaban yang menjamin asas kesalahan, kepastian hukum, dan perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribusi kesalahan menghadapi tantangan berupa distribusi kendali antara pengguna, operator, produsen, pengembang, dan penyedia teknologi, kesulitan membuktikan hubungan kausalitas, serta karakteristik sistem AI yang bersifat black box. Penelitian ini menawarkan pendekatan Attribution Based on Distributed Control dengan menilai kendali, kewajiban hukum, prediktabilitas risiko, kemampuan intervensi, kausalitas, dan kesalahan. Pendekatan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban diberikan secara proporsional kepada subjek hukum yang memiliki kendali dan kewajiban relevan terhadap risiko, tanpa menjadikan AI sebagai subjek pidana, sekaligus memperkuat perlindungan korban dan kepastian hukum.
Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Illicit Enrichment Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum Septian Dwi Kurniawan; Teddy Delano
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2026): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v3i3.686

Abstract

Tindak pidana illicit enrichment merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan secara signifikan dan tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah serta tidak dapat dijelaskan secara memadai. Persoalan tersebut relevan dalam pemberantasan korupsi karena perkembangan modus korupsi semakin kompleks dan hubungan antara kekayaan dengan tindak pidana asal sering kali sulit dibuktikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana illicit enrichment dalam sistem hukum pidana Indonesia serta pengaturannya berdasarkan perspektif teori tujuan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan illicit enrichment diperlukan sebagai instrumen pelengkap pemberantasan korupsi, khususnya untuk menjangkau peningkatan kekayaan yang tidak wajar ketika tindak pidana asal sulit dibuktikan. Namun, kriminalisasi tersebut harus memperhatikan asas legalitas, praduga tidak bersalah, due process of law, dan perlindungan hak individu. Berdasarkan teori tujuan hukum, pengaturan illicit enrichment harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar kekayaan hasil penyalahgunaan kekuasaan tidak dinikmati secara bebas, kepastian hukum menghendaki rumusan unsur dan pembuktian yang jelas, sedangkan kemanfaatan menuntut efektivitas dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dengan demikian, pengaturan illicit enrichment relevan sebagai bagian pembaruan hukum pidana Indonesia.