p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pembebasan Lahan Untuk Pelebaran Jalan I Gede Cipta Wiguna; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.167-173

Abstract

Proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan seringkali menimbulkan potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak. Sengketa dapat muncul terkait penentuan nilai ganti rugi yang adil, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan potensi penyalahgunaan wewenang sehingga muncul permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pembebasan lahan untuk pelebaran jalan serta bagaimana pola penyelesaian sengketa untuk pelebaran jalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pembebasan lahan untuk pelebaran jalan? dan 2) Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa dalam pembebasan lahan untuk pelebaran jalan? Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menemukan bahwa pengaturan hukum pembebasan lahan di Indonesia diatur oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, yang menetapkan proses pembebasan lahan mulai dari penetapan lokasi hingga kesepakatan ganti rugi. Selain itu, pola penyelesaian sengketa diatur melalui mekanisme musyawarah, mediasi, arbitrase, dan gugatan pengadilan, dengan penekanan pada transparansi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan perlindungan hak-hak warga. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses pembebasan lahan guna mengurangi konflik dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan dari Negara yang Bersumber Dari APBN/APBD I Kadek Wahyu Dwi Payana; Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.174-180

Abstract

Pada sistem demokrasi Indonesia, partai politik berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memainkan peran krusial dalam memberikan pendidikan politik. Partai politik juga memperoleh dukungan dana dari negara, termasuk melalui APBN/APBD, guna menjalankan tugasnya dalam memperkuat demokrasi. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 1) Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas dalam regulasi hukum mengenai penerimaan dana partai politik yang bersumber dari APBN atau APBD? dan 2) Bagaimana partai politik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari pemerintah melalui APBN atau APBD? Metode yang digunakan yakni hukum normative. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dana tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti kampanye, pengembangan kader, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa kasus penyalahgunaan dana publik oleh anggota partai politik telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaannya selaras dengan kepentingan publik dan mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pada TPST Samtaku Jimbaran I Komang Pramana Adi Putra; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.181-187

Abstract

Tingginya jumlah sampah berhubungan erat dengan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat pencemaran per individu, yang membuat pencemaran lingkungan dianggap sebagai hal yang biasa, padahal sangat merugikan ekosistem. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin padat menyebabkan peningkatan kapasitas sampah rumah tangga yang terkumpul. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mulai menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah lingkungan dan mencari solusi untuk mengatasi pencemaran yang semakin parah. Permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu, 1) Bagaimana peraturan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan pada TPST Samtaku Jimbaran? Dan 2) Bagaimana sanksi hukum dalam pencemaran lingkungan akibat kegiatan pada TPST Samtaku Jimbaran? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan hukum normatif pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan di TPST Samtaku Jimbaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didasarkan pada prinsip-prinsip penataan kelola pemerintah. Sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan di TPST Samtaku Jimbaran termasuk pencabutan izin, denda, dan sanksi tertulis.
Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Komang Embas Aditya Purnajaya; Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.210-218

Abstract

Pengaturan terkait pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik adalah hal terpenting dalam konteks hukum properti di Indonesia. Salah satu hak atas tanah yang bisa dihibahkan di atas tanah Negara ialah Hak Guna Bangunan. Terdapat rumusan permasalahan dari temuan ini adalah pengaturan penyerahan hak guna bangunan di atas tanah milik, serta hak serta kewajiban antara pemegang hak guna bangunan dan pemilik atas tanah. adapun dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimana pengaturan yang berlaku didalam penyerahan hak guna bangunan di atas tanah milik? Dan 2) Bagaimana hak dan juga kewajiban antara pemilik hak guna bangunan dengan pemilik tanah? Temuan ini adalah pendekatan hukum normatif disertai perundang-undangan (statute approach). Hasil temuan menggambarkan Bahwasanya Pengaturan hukum pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 yang menetapkan bahwasanya pemberian Hak Guna Bangunan dilaksanakan dengan akta yang disusun dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Serta, Kewajiban pemilik hak atas tanah termasuk mendaftarkan tanah yang akan digunakan sebagai hak guna bangunan di Kantor Pertanahan serta membayar pajak dari perjanjian terkait tanah.  Pemilik tanah dapat mengalihkan tanah kepada pihak lain, dengan perjanjian sewa tetap berlaku bagi pemilik baru.