p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
I Wayan Werasmana Sancaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sewa Menyewa Tanah Telajakan Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Manuaba Gianyar I Wayan Wahyu Suarnadha; I Made Suwitra; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.195-201

Abstract

Telajakan merupakan salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam suatu unit hunian dan dapat mendukung kualitas lingkungan sekitarnya. Namun keberadaan telajakan sebagai RTH di kawasan yang menjadi pusat kegiatan wisata mulai beralih fungsi menjadi prasarana penunjang ekonomi. Fokus masalah yang diteliti pada riset ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan tanah telajakan pekarangan desa (PKD) di Desa Adat Manuaba Kab.Gianyar? 2) Bagaimana peranan desa adat melalui perjanjian sewa menyewa tanah telajakan pekarangan desa (PKD) di Desa Adat Manuaba Kab.Gianyar? Metode yang digunakan yakni hukum empiris. Pengalihan fungsian telajakan bisa terjadi karna kegiatan jual beli atau sewa-menyewa tanah telajakan yang dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha. tanah telajakan di Desa Adat Manuaba di beberapa tempat sudah di alih fungsikan menjadi tempat usaha atau toko namun sebagian besar tanah telajakan di Desa Adat Manuaba dijadikan lahan terbuka hijau.  Masyarakat Desa Adat Manuaba sadar bahwa telajakan sepanjang koridor permukiman mereka yang berupa RTH merupakan salah satu potensi desa yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang berwisata. Kondisi telajakan di Desa Adat Manuaba yang mencerminkan konsep hijau dan asrinya desa merupakan hasil penataan yang telah dilaksanakan dari kesadaran dan peran aktif dari warga desa sendiri secara swadaya dan swakelola.
Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Komang Tri Utami Dewi; Diah Gayatri Sudibya; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.219-226

Abstract

Pernikahan gelahang merupakan bentuk pernikahan yang tergolong baru dalam masyarakat tradisional Bali. Norma hukum adat Bali, terutama yang tercantum dalam awig-awig desa pakraman, hanya mengakui dua jenis pernikahan, yaitu pernikahan biasa dan pernikahan nyentana/nyeburin. Ini merupakan akibat dari sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa) dalam masyarakat tradisional Bali. Bentuk pernikahan gelahang dipilih bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan pernikahan biasa maupun pernikahan nyentana. Terdapat dua permasalahan dalam pernikahan gelahang menurut perspektif hukum adat Bali, yaitu: 1) Bagaimanakah status hukum suami istri dalam pernikahan gelahang berdasarkan hukum adat Bali?, dan 2) Bagaimanakah hak waris anak-anak yang lahir dari pernikahan gelahang di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar?. Tipe riset yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Melalui studi ini menghasilkan jika dalam pernikahan di Gelahang, suami dan istri memiliki status yang setara sebagai Purusa di masing-masing tempat tinggal mereka, dengan segala kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) sebagai Purusa, sesuai dengan hukum adat Bali dan awig-awig yang berlaku di desa Pakraman. Posisi anak-anak dalam suatu pernikahan di Gelahang berhak mewarisi di tempat di mana anak tersebut berada.