Abdul Hamid
Tadulako University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implemetasi Kebijakan Pencegahan dan  Penanganan Perkawinan Usia Anak  Kecamatan Mantikulore Kota Palu Christma Ratna Dewanty; Abdul Hamid; Nurhayati Hamid
JPS: Journal of Publicness Studies Vol 3 No 03 (2026): Journal of Publicness Studies
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/9y0k8616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan kasus yang berfluktuasi dari 7 kasus pada tahun 2022, melonjak menjadi 18 kasus pada tahun 2023, dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Palu No. 34 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan berasal dari DP3A Kota Palu, Kantor Kecamatan Mantikulore, KUA Kecamatan Mantikulore, dan Kelurahan Tondo. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Tujuan kebijakan telah dipahami dengan baik oleh seluruh instansi, namun anggaran masih belum mencukupi dan sosialisasi belum merata ke seluruh kelurahan. Koordinasi antarinstansi telah terjalin meski transmisi informasi dari tingkat kota terkadang masih terlalu umum. Faktor utama pendorong perkawinan usia anak adalah pergaulan bebas, bukan kemiskinan, sehingga pendekatan regulasi saja tidak memadai. Secara keseluruhan, pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat yang didukung oleh program capacity building secara berkala.