Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS JUMLAH PERTUMBUHAN PENDUDUK PEREMPUAN KOTA PONTIANAK MENGGUNAKAN METODE MATRIKS LESLIE Mustofa, Hasan
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 4 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.814 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v8i4.35878

Abstract

Matriks Leslie merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan suatu populasi penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertumbuhan populasi penduduk perempuan dikota Pontianak tahun 2019 menggunakan Matriks Leslie. Adapun faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk adalah tingkat kesuburan dan tingkat ketahanan hidup. Rumus yang digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk p tahun berikutnya dengan menggunakan Matriks Leslie adalah p  dengan A merupakan Matriks Leslie dan  adalah vector penduduk berisi prediksi jumlah penduduk pada kelas ke-(t+ p) sedangkan  adalah vektor populasi yang berisi jumlah penduduk pada kelas umur ke-t. Hasil prediksi pada jumlah penduduk perempuan kota Pontianak tahun 2019 diperoleh sebanyak 315.218 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017 berjumlah 314.775 jiwa. Hal ini menunjukkan  pertumbuhan  penduduk perempuan cenderung meningkat. Kata Kunci: Tingkat kesuburan, ketahanan hidup, prediksi
OTONOMI KHUSUS NOKEN PAPUA DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA Mustofa, Hasan
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v3i1.573

Abstract

Otonomi khusus dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah bentuk tujuan kebijakan dan perlindungan terhadap noken di Papua yang telah tertuang secara tersirat dalam UU Otsus Papua No.21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf 0 : “adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun”. Noken merupakan warisan budaya takbenda yang menjadi kewajiban bagi negara (duty of state) agar dapat mewujudkan hak-hak dan upaya perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (legal guarantee) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hakhak dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Adapun dalam penelitian ini akan mengungkap beberapa hal diantaranya noken dalam perspektif otonomi khusus Papua dan demokrasi.