<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024. Variabel yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan ketimpangan wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan wilayah, yang berarti peningkatan PAD belum mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemerataan pembangunan daerah. DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan akibat distribusi penerimaannya lebih terkonsentrasi pada daerah dengan potensi sumber daya dan aktivitas ekonomi yang lebih besar. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, yang menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan antardaerah. Sementara itu, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang berarti peningkatan Dana Alokasi Khusus dapat membantu mengurangi ketimpangan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik prioritas.]]>
