<![CDATA[Aset digital seperti akun bisnis, nama domain, kode sumber, dan aset kripto kini bernilai ekonomi, tetapi rentan terhadap akses ilegal. Penelitian yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan ini menganalisis (1) status aset digital sebagai al-mal dalam fikih muamalah, (2) kualifikasi akses ilegal dalam kerangka ghashab, sariqah, dan ta'zir serta hukum positif Indonesia terkini, dan (3) bentuk perlindungannya menurut Hifzh al-Mal. Dasar normatif yang digunakan meliputi QS. An-Nisa [4]: 29, definisi harta menurut jumhur ulama, kaidah al-'adah muhakkamah, dan maslahah mursalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset digital yang bermanfaat halal, bernilai menurut 'urf, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan secara sah memenuhi kriteria mal mutaqawwam; aset yang statusnya diperdebatkan, seperti kripto tanpa underlying, memerlukan penilaian tersendiri. Akses ilegal dapat dikualifikasikan sebagai ghashab (penguasaan tanpa hak) atau pencurian yang secara fikih lebih tepat dikenai ta'zir karena syarat had jarang terpenuhi. Hifzh al-Mal terwujud dalam empat bentuk perlindungan: pengamanan teknis sebagai hirz digital, tanggung jawab penyelenggara sebagai penerima amanah, penegakan hukum dengan sanksi ta'zir, dan pemulihan hak melalui ganti rugi (dhaman). Perlindungan berada pada tingkat dharuriyyat untuk sistem yang menopang harta banyak orang dan pada tingkat hajiyyat hingga tahsiniyyat untuk aset individual; penjenjangan ini merupakan hasil ijtihad penulis.]]>
