Said Safaruddin
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEMBER Said Safaruddin; Lia Monica; Siti Nurfadhilah
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat pelaksana, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan PBB di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, kesulitan pendataan objek pajak, serta keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi perpajakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan teknis kepada perangkat desa dan unsur masyarakat mengenai administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD, tim pemungut PBB dari Badan Pendapatan Daerah, serta perwakilan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, pendampingan teknis, dan simulasi pengisian dokumen administrasi. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar PBB, dasar hukum, pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta pencatatan hasil pemungutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik dari peserta mengenai fungsi PBB, prosedur pemungutan, dan administrasi yang perlu dilakukan di tingkat desa. Kegiatan juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis diperlukan untuk membantu perangkat desa menjalankan administrasi PBB secara lebih tertib. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas administrasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan dan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih diperlukan.