Dominasi cara pandang dogmatis dan positivisme hukum yang mereifikasi hukum sebagai norma formal tertutup kerap gagal menjelaskan kenyataan sosial, fungsi nyata, serta efektivitas hukum dalam masyarakat. Reduksi ini berimplikasi pada ketidakmampuan ilmu hukum dalam merespons legal pluralism, dinamika perubahan sosial, serta pengalaman subjek hukum yang rentan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan sosio-legal yang mandiri melalui penegasan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, sekaligus memetakan pergeseran konseptual dari positivisme menuju paradigma humanistik-responsif. Menggunakan pendekatan konseptual-filosofis dan critical literature review, studi ini mengintegrasikan empat perspektif utama: sosiologi hukum empiris (living law), positivisme hukum formal, responsive law, dan humanisme sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan bahwa sosiologi hukum merupakan disiplin otonom berkarakter empiris-kritis yang menempatkan hukum sebagai realitas sosial yang hidup (living law) dan proses objektivasi makna. Meskipun positivisme sosiologis memberikan kegunaan empiris dalam mengungkap kesenjangan law in books dan law in action, pendekatan ini berisiko jatuh pada netralitas semu dan empirisme miskin kritik jika mengabaikan dimensi normatif serta relasi kuasa. Oleh karena itu, pergeseran humanistik yang dielaborasi melalui hukum responsif dan refleksif menempatkan martabat manusia dan pengalaman hidup warga sebagai tolok ukur utama. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepastian formal harus diposisikan kembali bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, partisipasi publik, dan hukum yang bermakna sosial.