B2052162001, ABDUL HAKIM HUTASUHUT
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS POTENTIAL LOSS PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA B2052162001, ABDUL HAKIM HUTASUHUT
Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Vol 7, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA MAGISTER ILMU EKONOMI
Publisher : Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.067 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potential loss penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terjadi di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya potential loss penerimaan BPHTB tersebut serta untuk mengetahui langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB.Hasil penelitian yang dilakukan pada 5 kawasan sampel yang berada di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 menunjukkan bahwa telah terjadi potential loss penerimaan BPHTB sebesar 82,16%. Terjadinya loss penerimaan BPHTB ini disebabkan adanya kecenderungan wajib pajak BPHTB yang berusaha untuk menghindari pembayaran BPHTB dengan cara menyampaikan nilai transaksi atau nilai pasar objek pajak tidak dengan sebenarnya, keterbatasan sarana dan prasarana, regulasi serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPRD Kabupaten Kubu Raya. Dengan menggunakan analisis SWOT, diketahui bahwa strategi optimalisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu melakukan inovasi atau langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya, menyusun program unggulan dan target tahunan terhadap penerimaan BPHTB dengan sistematis dan sesuai dengan potensi yang ada, memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan terhadap wajib pajak sebagai salah satu faktor penunjang pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB, memperkuat kerjasama antar lembaga atau instansi pengelola pendapatan daerah khususnya BPHTB seperti Notaris/PPAT, BPN, KPP Pratama untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, memperbanyak sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat, meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pemungut pajak dengan peningkatan pemberian insentif apabila target penerimaan pajak terpenuhi, serta memberikan kemudahan dalam hal investasi dan perizinan kepada investor yang pada akhirnya akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat perekonomian baru. Kata Kunci: Potential loss penerimaan BPHTB, ketidakjujuran wajib pajak.