This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tatapamong
Muhammad Rafi Daffarel
Institut pemerintahan Dalam Negeri

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MEDIASI KONFLIK ANTARA WARGA DAN PIHAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN) Muhammad Rafi Daffarel; Irfan Uluputty
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6514

Abstract

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah menjadi krisis global yang memicu kerusakan lingkungan masif dan konflik sosial kompleks. Di Kabupaten Way Kanan, fenomena ini menyebabkan polarisasi tajam antara kelompok pro-tambang dan kontra-tambang, serta kegagalan pendekatan represif yang memicu eskalasi konflik baru. Hal ini mendorong Satpol PP Kabupaten Way Kanan melakukan inovasi kebijakan dengan menggeser paradigma dari tindakan koersif menjadi mediasi konflik yang humanis dan persuasif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Satpol PP Kabupaten Way Kanan menjalankan fungsi mediasi dalam menangani sengketa antara warga dan pihak penambang emas tanpa izin di Kecamatan Blambangan Umpu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan pisau analisis Teori Mediasi Konflik Christopher W. Moore. Informan ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling yang terbagi dalam kluster pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi oleh Satpol PP berhasil mewujudkan penghentian aktivitas ilegal tanpa benturan fisik melalui tahapan mediasi prosedural, efektivitas peran mediator sebagai fasilitator komunikasi, serta pemanfaatan posisi otoritatif yang netral. Penelitian menyimpulkan bahwa kombinasi diplomasi birokrasi dan otoritas hukum efektif menciptakan titik temu yang menjaga supremasi hukum sekaligus stabilitas keamanan sosial.