<![CDATA[Penggunaan big data oleh pemerintah daerah semakin penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik, dan penyusunan kebijakan daerah berbasis bukti. Meskipun demikian, pemanfaatan data dalam skala besar juga menimbulkan risiko terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama, hak atas pelayanan publik yang adil, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penggunaan big data oleh pemerintah daerah serta merumuskan model tata kelola data yang berorientasi pada prinsip non-diskriminasi, privasi, dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan big data oleh pemerintah daerah tidak cukup dinilai dari aspek efisiensi, integrasi sistem, dan ketepatan sasaran kebijakan, tetapi juga harus dilihat dari kemampuannya melindungi warga dari pelanggaran privasi, diskriminasi berbasis data, dan ketidakadilan administratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penghubungan big data governance dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menawarkan model rights-based data governance yang mencakup legalitas pemrosesan data, pembatasan tujuan, kualitas data, perlindungan privasi, penilaian dampak diskriminasi, transparansi administratif, hak atas penjelasan, mekanisme koreksi dan keberatan.]]>
