Faqih Zuhdi Rahman
UPN Veteran Jakarta

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Skema Ponzi Pengelolaan Keuangan Haji Faqih Zuhdi Rahman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.625

Abstract

Jutaan orang di Indonesia yang mendaftar haji memiliki masa tunggu dengan rata-rata 20 tahun. Dana jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diakumulasikan mencapai Rp170 triliun. BPKH secara konsisten memberikan subsidi yang sangat besar kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Subsidi tersebut bersumber dari pendapatan hasil investasi proses bisnis di BPKH untuk menutup kenaikan biaya haji akibat inflasi. Namun, nilai manfaat tersebut didistribusikan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual dengan nominal yang sangat kecil, sehingga memicu kesenjangan dan ketidakadilan. Tata kelola keuangan haji menyerupai skema Ponzi, di mana jemaah haji tunggu mensubsidi jemaah haji yang berangkat terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menjadi bom waktu akibat efek domino ketidakadilan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Ijtima’ Ulama VIII Tahun 2024 menetapkan fatwa bahwa tata kelola penggunaan nilai manfaat untuk subsidi jemaah lain tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan menganalisis tata kelola keuangan haji serta kontribusi kebijakan pengelolaan dana haji yang mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan syariah.