<![CDATA[Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh, khususnya penganiayaan, tidak dapat disamakan dengan penanganan pelaku tindak pidana yang telah dewasa karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara anak karena menitikberatkan pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, serta reintegrasi sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang, menganalisis hambatan dalam penerapannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum serta pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori keadilan restoratif, teori perlindungan anak, dan teori sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam praktiknya, penyidik melakukan asesmen awal, berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, melakukan pendekatan kepada korban dan anak, serta memfasilitasi musyawarah diversi. Namun penerapannya belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan yuridis, struktural, teknis, dan kultural. Hambatan tersebut antara lain perbedaan pemahaman mengenai batasan diversi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan tenaga profesional, serta masih adanya korban atau masyarakat yang menghendaki penyelesaian melalui pemidanaan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi diversi, penguatan koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana ramah anak, pendekatan persuasif kepada masyarakat, optimalisasi peran Bapas dan pekerja sosial, serta penggunaan diskresi secara bertanggung jawab.]]>
