Antonius A. Tandi
Politeknik Negeri Manado Manado, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perlakuan PPh Pasal 23 pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Manado Sutio Kuhon; Johanes Herbert Tene; Antonius A. Tandi
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol. 17 No. 03 (2026): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jimat.v17i03.121359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa pihak ketiga pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Manado. Fokus penelitian mencakup identifikasi objek pajak, perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, pencatatan akuntansi, serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan rumah sakit, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kontrak, surat tagihan, invoice, bukti potong, kode billing, Bukti Penerimaan Negara, dan SPT Masa PPh Unifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah mengidentifikasi transaksi jasa, memeriksa data vendor, menghitung PPh Pasal 23 berdasarkan dasar pengenaan pajak dengan tarif 2%, melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan, serta membuat bukti potong dan melaporkan pajak melalui e-Bupot Unifikasi atau Coretax. Bukti potong atas jasa laboratorium dan/atau pengujian menunjukkan kesesuaian perhitungan antara DPP sebesar Rp115.112.896 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp2.302.258. Pencatatan dilakukan melalui akun beban jasa, kas/bank, dan utang PPh Pasal 23. Kendala utama yang ditemukan adalah keterlambatan dokumen rekanan, gangguan sistem elektronik, dan perlunya penguatan koordinasi antarbagian. Secara umum, perlakuan PPh Pasal 23 telah berjalan cukup sesuai, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui SOP, rekonsiliasi rutin, dan pelatihan perpajakan. Kata kunci: PPh Pasal 23, perlakuan perpajakan, e-Bupot Unifikasi.