<![CDATA[Penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan Biak dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Soryar, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua, dengan fokus pada bentuk keterlibatan, pengaruh, hambatan, dan peluang penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan enam informan yang dipilih purposive, terdiri atas perempuan yang terlibat dalam kegiatan dan musyawarah kampung serta pihak yang mengetahui proses pengelolaan Dana Desa. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tingkat partisipasi dianalisis menggunakan Arnstein Ladder of Citizen Participation berdasarkan kemampuan perempuan menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan, memperoleh kewenangan, dan mengendalikan pengelolaan Dana Desa. Hasil menunjukkan perempuan memiliki pengetahuan lokal dan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, terutama terkait keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Perempuan telah memperoleh akses untuk hadir dalam musyawarah, menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pelaksanaan, dan menerima manfaat pembangunan. Namun, terdapat kesenjangan antara keterlibatan perempuan dan kemampuan memengaruhi keputusan strategis. Partisipasi relatif lebih kuat pada pelaksanaan dan penerimaan manfaat, sedangkan pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi masih terbatas. Berdasarkan tangga Arnstein, partisipasi perempuan cenderung berada pada tingkat consultation dan placation, belum mencapai partnership, delegated power, maupun citizen control. Hambatan utama meliputi dominasi laki-laki, keterbatasan akses informasi dan literasi anggaran, keterbatasan kapasitas, dan beban ganda domestik-publik. Penelitian menyimpulkan perempuan Biak di Soryar telah menjadi aktor sosial aktif, namun partisipasinya belum sepenuhnya berkembang menjadi kekuasaan substantif. Penguatan literasi anggaran, keterwakilan perempuan, Forum Perempuan Kampung, transparansi, dan musyawarah inklusif diperlukan mendorong partisipasi lebih substantif, berpengaruh, dan memberdayakan.]]>
