<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pemilihan umum calon legislatif oleh Aparatur Sipil Negara dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penlitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dalam perkara tersebut adalah tindakan keberpihakan politik yang secara jelas melanggar ketentuan netralitas ASN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengunggah video melalui media sosial yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif, sehingga memenuhi unsur larangan ASN terlibat dalam kegiatan kampanye. Aparatur Sipil Negara perlu memperkuat pemahaman mengenai prinsip netralitas ASN dalam Pemilu agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat berimplikasi hukum pidana maupun disiplin kepegawaian. ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan publik yang profesional dan tidak memihak dalam proses demokrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan instansi pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip netralitas berjalan secara konsisten. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. This research aims to analyze the forms of criminal acts in the general election of legislative candidates by state civil servants and the considerations of judges in deciding criminal acts. This research uses a qualitative methot of research with a normative approach. The research technique used by the author is literature study, document study and interviews with related parties. The research results show that the form of criminal act committed by ASN in this case was an act of political partisanship which clearly violated the provisions on ASN neutrality. This action was carried out by uploading a video via social media containing an invitation to the public to support one of the legislative candidates, thereby fulfilling the prohibition against ASN being involved in campaign activities. The State Civil Apparatus needs to strengthen understanding of the principle of ASN neutrality in elections so that they are not involved in practical political activities that could have implications for criminal law or civil service discipline. ASN must position themselves as professional and impartial public servants in the democratic process. Furthermore, increased coordination between election supervisory bodies and government agencies is needed to ensure the consistent implementation of the principle of neutrality. This step is expected to prevent similar violations in future elections.]]>
