Annisa Sativa
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENOLAKAN KLAIM POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK PASCATERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024 Zulfirmansyah Rimbun; Annisa Sativa
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10190

Abstract

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan dan formulasi akibat hukum dalam putusan perkara penolakan klaim polis asuransi secara sepihak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait pemaknaan Pasal 251 KUHD. Penelitian ini menyoroti penerapan asas hukum, penafsiran klausul polis, perlindungan pemegang polis, serta pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim dalam perkara penolakan klaim polis asuransi secara sepihak pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dengan membandingkan isu hukum, norma yang diterapkan, fakta, alat bukti, klausul polis, petitum, dan ratio decidendi dalam kedua putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedua putusan sama-sama mengakui kekuatan mengikat polis dan iktikad baik, tetapi berbeda dalam pertimbangan dan formulasi akibat hukumnya; (2) perbedaan bentuk perlindungan hukum dipengaruhi oleh jenis asuransi, lingkungan peradilan, petitum, pembuktian, dan karakteristik perkara sehingga tidak seluruh perbedaan dapat dikategorikan sebagai disparitas; serta (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan secara sepihak, sehingga penerapan Pasal 251 KUHD perlu memperhatikan pembuktian ketidakbenaran informasi material, penafsiran klausul polis, serta pembedaan antara penolakan klaim dan pembatalan pertanggungan demi kepastian hukum dan perlindungan yang adil. This research is motivated by differences in judicial reasoning and the formulation of legal consequences in cases involving unilateral rejection of insurance policy claims following Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning the interpretation of Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD). This study examines the application of legal principles, the interpretation of policy clauses, the protection of policyholders, and the influence of the Constitutional Court’s decision on the resolution of insurance claim disputes. This research aims to analyze differences in judicial decisions concerning the unilateral rejection of insurance policy claims following Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 by comparing the legal issues, applicable legal norms, facts, evidence, policy clauses, claims, and ratio decidendi of the two decisions. This study employs a normative juridical method using a statute approach through a literature review of legislation, court decisions, legal doctrines, and legal literature, which are analyzed using qualitative normative analysis. The findings show that: (1) both decisions recognize the binding force of insurance policies and the principle of good faith, but differ in their reasoning and formulation of legal consequences; (2) differences in the forms of legal protection are influenced by the type of insurance, judicial environment, claims submitted, evidence, and characteristics of each case, meaning that not all differences can be categorized as legal disparity; and (3) Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 limits unilateral cancellation of insurance coverage, requiring the application of Article 251 of the Indonesian Commercial Code to consider the proof of materially false information, interpretation of policy clauses, and the distinction between claim rejection and cancellation of insurance coverage in order to ensure legal certainty and fair protection.