Yeti Kurnati
Universitas Langlangbuana

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN TPMB DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN PASCA UU KESEHATAN 2023 Mira Karmila; Febriana Diah Ayu Akhirianti Putri; Eva Riantini; Yeti Kurnati; Farizah Farizah
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.15634

Abstract

Childbirth assistance at Midwives’ Independent Practice (TPMB) places midwives in situations requiring a balance between professional authority, the duty to provide care, patient safety, and legal responsibility. This study aims to analyze legal protection for midwives in TPMB following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health and to examine the interrelationship among regulations concerning reproductive health, emergencies, referrals, professional discipline, health workforce management, and medical records. This study employed normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consisted of laws and regulations verified through the Legal Documentation and Information Network (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH) of the Ministry of Health and the House of Representatives, while relevant scientific articles were analyzed descriptively and prescriptively as secondary legal materials. The findings indicate that legal protection for TPMB midwives is conditional, applying when services are provided in accordance with competence, authority, professional standards, service standards, operational procedures, ethics, and patients’ health needs. In emergencies, midwives are required to provide first aid and arrange referrals according to the patient’s condition. Such protection is strengthened through informed consent, medical record documentation, risk communication, and evidence of the referral process. Regulatory developments in 2025 further demonstrate that legal protection should be understood within the framework of regulations currently in force. ABSTRAK Pertolongan persalinan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) menempatkan bidan pada situasi yang membutuhkan keseimbangan antara kewenangan profesional, kewajiban memberikan pelayanan, keselamatan pasien, dan tanggung jawab hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelindungan hukum bagi bidan TPMB pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengkaji keterkaitan regulasi mengenai kesehatan reproduksi, kegawatdaruratan, rujukan, disiplin profesi, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, dan rekam medis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang diverifikasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kesehatan dan JDIH Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah yang relevan dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi bidan TPMB bersifat bersyarat, yaitu berlaku sepanjang pelayanan dilaksanakan sesuai kompetensi, kewenangan, standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, etika, dan kebutuhan kesehatan pasien. Dalam kondisi gawat darurat, bidan memiliki kewajiban memberikan pertolongan pertama dan melakukan rujukan sesuai kebutuhan pasien. Pelindungan tersebut diperkuat melalui persetujuan tindakan, dokumentasi rekam medis, komunikasi risiko, dan bukti proses rujukan. Pembaruan regulasi tahun 2025 juga menunjukkan bahwa pelindungan hukum perlu dipahami berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku saat ini.