Pipin Saripin Pipin Saripin
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI  SISTEM PEMANGGILAN SIDANG DALAM APLIKASI PERADILAN ELEKTRONIK MELALUI PT. POS INDONESIA (Persero) Pipin Saripin Pipin Saripin; Habibi Habibi; Eva Sofiawati Eva Sofiawati
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/vsyb8r69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT Pos Indonesia (Persero) memproses surat panggilan bagi pihak yang bersengketa melalui layanan pos tercatat. Pertanyaan penelitian mencakup prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Pos Tercatat, serta kendala yang dihadapi dalam proses persidangan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif. Data yang digunakan meliputi data subjek dan objek, yang bersumber dari data primer (wawancara dengan informan) dan data sekunder (jurnal serta sumber lain yang relevan dengan penelitian). Penelitian ini menggunakan uji validitas data, yaitu uji kredibilitas dan dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dirangkum sebagai temuan akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak menerima surat panggilan sidang dan pemberitahuan mengenai proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Prosedur penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan menggunakan layanan pos tercatat. Surat tersebut harus dikirimkan paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima dengan baik oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Surat dapat diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan, melalui anggota keluarga serumah atau petugas keamanan, maupun melalui kepala desa. Kendala dalam penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia (Persero) meliputi: alamat yang tidak valid atau tidak lengkap, penerima sedang bekerja sehingga rumah dalam keadaan kosong, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, surat hilang atau tidak terdaftar, serta dokumentasi yang tidak memadai.