Noor Rahmad Noor Rahmad
Universitas Muhammadiyah Gombong

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS JURIDICAL LIMIT SENGKETA WAKAF: B ATAS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM DINAMIKA PUTUSAN PERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT.G/2025/PA.PLK) Muhammad Ramli; Noor Rahmad Noor Rahmad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/d9w9k960

Abstract

Sengketa wakaf dengan hukum perdata yang menguji batas kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara wakaf. Praktiknya, timbul tumpang tindih kewenangan ketika sengketa wakaf bersinggungan dengan perbuatan melawan hukum, pembatalan sertifikat hak milik, atau keterlibatan pihak ketiga non-Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis juridical limit kompetensi absolut Pengadilan Agama melalui studi kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Plk. Penelitian ini, penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Putusannya menetapkan batas tegas kompetensi absolut berdasarkan asas primum remedium dan asas pacta sunt servanda dalam akta wakaf. Akta ikrar wakaf merupakan perjanjian sepihak yang mengikat wakif, sehingga asas pacta sunt servanda menuntut penghormatan terhadap isi akta tersebut selama tidak terbukti cacat. Pengadilan Agama berwenang mengadili status keabsahan perbuatan hukum wakaf, namun sengketa yang melibatkan tuntutan ganti rugi atas kepemilikan tanah awal yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum murni oleh pihak luar, terdapat pembatasan yuridis mewajibkan penyelesaian terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Putusan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kewenangan absolut ketika mengahadapi sengketa wakaf multikompleks.