Abdullah Tri Wahyudi Abdullah Tri Wahyudi
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERKAWINAN MLUMAH MUREP SEBAGAI TRADISI MASYARAKAT PRAYAN TULUNGAGUNG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agis Aliffia Azzahra Agis; Abdullah Tri Wahyudi Abdullah Tri Wahyudi; Safira Rahmanda Safira Rahmanda
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/y20ag190

Abstract

Beragamnya hukum adat tersebut menghasilkan berbagai aturan dan tradisi dalam hal perkawinan yang berbeda di tiap daerah. Beberapa tradisi menjelaskan cara melakukan pernikahan, sedangkan beberapa tradisi lainnya memberikan aturan yang tidak boleh dilanggar saat memilih pasangan. Pertemuan antara adat dan hukum Islam menjadi isu penting ketika suatu adat memberi batasan terhadap hal-hal yang secara normatif tidak dilarang oleh syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara norma adat, keyakinan masyarakat akan adanya akibat melanggar suatu tradisi dan batas penerimaan adat dalam hukum Islam dalam tradisi larangan perkawinan mlumah murep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Dusun Prayan, Tulungagung, Jawa Timur. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan artikel jurnal mengenai perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan pandangan di kalangan sebagian masyarakat yang mulai menjadikan ajaran Islam dan ketentuan hukum positif sebagai dasar utama dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut sudut pandang hukum perkawinan Islam, posisi tradisi larangan perkawinan mlumah murep tidak dapat dijadikan pedoman haram dan tidak sahnya suatu perkawinan, melainkan harus diposisikan sebagai bagian dari norma sosial dan budaya masyarakat setempat. Namun, bentuk penghormatan pada suatu tradisi tidak semestinya menerima atau menolak semua keyakinan yang terkait dengannya, tetapi harus melalui pemilihan unsur-unsur tradisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.