Sahril R. Torano
Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUSAQAH PADA PETANI KELAPA DITINJAU DARI ILMU EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan) Sahril R. Torano
IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol 5 No 1 (2026): IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora (eISSN: 2828-0555)
Publisher : LPPM IAI As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi sistem bagi hasil akad musaqah pada petani kelapa di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi syari’ah. Akad musaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola dalam pemeliharaan tanaman, dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil yang diperoleh. Praktik kerja sama semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan perkebunan tetapi tidak dapat mengelolanya secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha perkebunan kelapa, bentuk kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dalam draf ini menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan kebun kelapa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola, terutama berkaitan dengan pembagian hasil panen dan tanggung jawab pengelolaan kebun. Dalam perspektif ekonomi syari’ah, praktik tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kerja sama yang mendekati akad musaqah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, pembagian hasil ditentukan secara jelas, dan tidak mengandung unsur ketidakadilan, gharar, maupun eksploitasi. Namun, kejelasan mengenai akad, tanggung jawab biaya, serta mekanisme pembagian hasil perlu diperhatikan agar pelaksanaan kerja sama benar-benar sesuai dengan prinsip syari’ah.